Tekan Emisi Karbon, Indonesia Bakal Kantongi Rp 1,55 Triliun dari Bank Dunia


 Pemerintahan Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menandatangani persetujuan penting dengan Sarana Kerja sama Karbon Rimba (Forest Carbon Partnership Facility/ FCPF) yang diatur Bank Dunia pada 27 November kemarin.

5 pilihan camilan sehat untuk penderita diabetes

Persetujuan penting itu buka kesempatan untuk Indonesia untuk terima sampai USD 110 juta atau sama dengan Rp 1,55 triliun (kurs 14.103 per dolar AS) untuk usaha pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan kemunduran rimba sampai 2025.


Dengan diterapkannya Persetujuan Pembayaran Pengurangan Emisi (ERPA) ini, Indonesia akan terima pembayaran berbasiskan hasil untuk kurangi 22 juta ton emisi karbon di propinsi Kalimantan Timur. Pengurangan emisi di teritori ini ialah cara penting buat memberikan dukungan Indonesia dalam capai sasaran cuaca dan lingkungan nasional.


"Persetujuan ini adalah bukti usaha keras Indonesia yang terus-terusan kurangi deforestasi dan membuat perlindungan rimba. Tetapi, usaha kami tidak stop sampai di sini. Program ini sudah membuat momen positif dan memberikan dukungan peluang kerjasama lintas pemerintahan, ormas sipil, komune, dan aktor usaha," tutur Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK dalam pengakuannya, Rabu (9/12).


Program Pengurangan Emisi Indonesia di propinsi Kalimantan Timur, yang mempunyai komunitas seputar 3,5 juta, mempunyai tujuan untuk turunkan pergerakan deforestasi dan kemunduran rimba di 12,7 juta hektar tempat yang kaya rimba hujan tropis dan keberagaman hayati.


Program ini akan memberikan dukungan pembaruan tata urus tempat dan mata pencarian lokal, dan membuat perlindungan habitat bermacam spesies yang rawan dan hampir musnah lewat aktivitas seperti pembaruan hal pemberian izin kehutanan, kenaikan jumlah perkebunan rasio kecil, dan memberikan dukungan rencana berbasiskan warga.


"Walau pekerjaan pengurangan emisi di atas lapangan akan dikerjakan di satu propinsi, hasilnya akan menolong kami selaku negara untuk capai arah kami untuk kurangi deforestasi dan kemunduran, menangani imbas perombakan cuaca, dan tempatkan Indonesia di lajur pembangunan hijau," jelasnya.


Saat itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor pastikan jika seluruh pihak memperoleh faedah hasil dari periode panjang program ini, terhitung mata pencarian yang lebih bagus. Susul ada rimba yang lebih sehat, dan warga yang lebih tahan pada imbas perombakan cuaca.


"Di Kalimantan Timur, warga kami ialah jantung dari pengendalian tempat dan rimba yang berkepanjangan," tambah ia.


Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengutarakan persetujuan untuk pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur ialah bukti usaha Indonesia dalam membuat perlindungan dan mengurus rimba tropis secara berkepanjangan. Karena, rimba tropis Indonesia adalah sumber daya yang perlu dalam rasio global


"Indonesia sudah memiliki komitmen untuk kurangi sampai 41 % emisi gas rumah kaca di tahun 2030 dan percepat pembangunan berkepanjangan dalam gagasan pembangunan nasionalnya. Kesepakatan ini akan memberikan dukungan perolehan arah nasional yang berambisi itu," katanya.


Harus dipahami, Sarana Kerja sama Karbon Rimba (FCPF) ialah kerja sama global pemerintahan, usaha, warga sipil, dan ormas tradisi yang fokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan kemunduran rimba, pelestarian stock karbon rimba, pengendalian rimba berkepanjangan, dan kenaikan stock karbon rimba di negara berkembang, aktivitas yang umum dikatakan sebagai REDD +.


Program ini dikeluarkan di tahun 2008, FCPF sudah bekerja bersama dengan 47 negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin dan Karibia, bersama-sama dengan 17 donor yang sudah memberi andil dan loyalitas sebesar USD 1,3 miliar.


Jumlahnya taman kota dikerjakan untuk kurangi jumlah emisi karbon yang dibuat oleh kendaraan motor.


Postingan populer dari blog ini

For those that examine mammals, the FedEx as well as UPS plans might

how should we aim to maximise our utility

Albert Einstein had proposed in 1939 that the US government develop nuclear weapons,