Jelang Akhir 2020, Penyerapan Anggaran PEN Bakal Mendekati 100 Persen


 Pemerintahan diprediksi belanjakan dana sejumlah Rp 474,89 triliun untuk perbaikan perekonomian nasional sampai tahun akhir 2020. Angka itu sama dengan 99,35 % dari keseluruhan batas permodalan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diputuskan sejumlah Rp 478 triliun.

5 pilihan camilan sehat untuk penderita diabetes

Hal itu diutarakan Sekretaris Eksekutif I Komite Pengatasan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Raden Pardede.


Raden menerangkan, Komite Pengatasan Covid-19 dan PEN dipercayai pemerintahan untuk mengurus dana dengan nilai keseluruhan Rp 576 triliun untuk program PEN dan program kesehatan. Rinciannya sejumlah Rp 478 triliun untuk mengembalikan ekonomi nasional dan Rp 98 triliun didistribusikan untuk tangani Covid-19.


Menurut dia, sampai 2 Desember 2020, keseluruhan dana program PEN telah teresap sekitar Rp 440 triliun hingga masih sisa Rp 38 triliun.


"Diprediksi sampai akhir Desember ini berdasar prognosa rekan-rekan di atas lapangan bisa capai 99,35 % dari Rp 478 triliun yang dapat dibelanjakan," tutur Raden diambil Rabu (9/12/2020).


Menurut dia untuk dapat capai angka itu, Komite masih mengutamakan pendayagunaan bujet untuk pelindungan sosial dan UMKM dan korporasi.


"UMKM dan pelindungan sosial itu yang khusus karena dari awalnya kita ketahui imbas paling besar Covid ini dirasa oleh barisan yang paling rawan yakni barisan menengah ke bawah. Jadi bantuan ke saudara-saudara kita itu tetap jadi konsentrasi kita sebab mereka pantas dibantu," tegasnya.


Sesaat, untuk program pengatasan kesehatan warga karena Covid-19 sejumlah Rp 98 triliun menurut dia paling optimal dapat diserap sekitar Rp 63 triliun.


"Sebab sejumlah Rp 35 triliun salah satunya akan dibawa ke tahun 2021 dalam rencana pembiayaan vaksin," terang Raden.


Kecuali mengurus dua tipe dana program kesehatan dan PEN, Komite menolong aktor usaha untuk memperoleh stimulan pajak sejumlah Rp 120,6 triliun dari Kementerian Keuangan selaku wujud kemudahan usaha yang terimbas Covid-19.


"Nah yang Rp 120,6 triliun itu bukan berbelanja tapi ganti rugi. Jadi jika pebisnis itu ajukan kemudahan pajak ia tidak bayar pajak jadi didapat itu, bukan berbelanja," ujarnya.


Menteri Koordinator Sektor Ekonomi dan Ketua Komite Pengatasan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KPCPEN) Airlangga Hartarto terangkan beberapa hal berkaitan usaha pemerintahan datangkan vaksin Covid-19 di Indonesia.


Postingan populer dari blog ini

For those that examine mammals, the FedEx as well as UPS plans might

how should we aim to maximise our utility

Albert Einstein had proposed in 1939 that the US government develop nuclear weapons,